Room Tanya Jawab Hukum Bisnis...

sore gan, mau minta pencerahan nih  

A dan B melakukan kerjasama, dalam kerjasama tersebut B membutuhkan barang yang berada di luar negeri. akhirnya atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, A (applicant) membeli barang berdasarkan PO yang telah diterbitkan oleh B kepada C (eksportir).

Permasalahan:
1. A melakukan kelalaian karena terlambat (sktr 1,5 tahun) menerbitkan LC dan B terlambat (sktr 6 bulan) menerbitkan PO ke A sehingga menyebabkan Depresiasi Kurs Valas. hal-hal apa yg bisa memperkuat B dalam mengajukan klaim ke A mengenai depresiasi valas? Apakah karena kelalaian A dapat mengesampingkan kelalaian B?
2. terjadi perselisihan mengenai PPh, dimana pada saat penandatangan kesepakatan untuk membeli barang dari luar negeri masih berlaku peraturan perpajakan yang baru dan pada saat penerbitan LC muncul peraturan perpajakan yang baru, apakah B dapat memberlakukan PPh yang lama?
3. Apa ada Juklak dan Juknis dalam kasus di atas (A dan B merupakan BUMN)?

makasih sebelumnya buat pencerahan dari para suhu2 yang berbaik hati  

fortieghk wrote:

sore gan, mau minta pencerahan nih  

A dan B melakukan kerjasama, dalam kerjasama tersebut B membutuhkan barang yang berada di luar negeri. akhirnya atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, A (applicant) membeli barang berdasarkan PO yang telah diterbitkan oleh B kepada C (eksportir).

Permasalahan:
1. A melakukan kelalaian karena terlambat (sktr 1,5 tahun) menerbitkan LC dan B terlambat (sktr 6 bulan) menerbitkan PO ke A sehingga menyebabkan Depresiasi Kurs Valas. hal-hal apa yg bisa memperkuat B dalam mengajukan klaim ke A mengenai depresiasi valas? Apakah karena kelalaian A dapat mengesampingkan kelalaian B?
2. terjadi perselisihan mengenai PPh, dimana pada saat penandatangan kesepakatan untuk membeli barang dari luar negeri masih berlaku peraturan perpajakan yang baru dan pada saat penerbitan LC muncul peraturan perpajakan yang baru, apakah B dapat memberlakukan PPh yang lama?
3. Apa ada Juklak dan Juknis dalam kasus di atas (A dan B merupakan BUMN)?

makasih sebelumnya buat pencerahan dari para suhu2 yang berbaik hati  

@fortieghk
1. Pada dasarnya kelalaian B yang dapat dijadikan argumen bagi A (supplier). Untuk pembukaan LC terkadang memang memakan waktu lama (pengurusan masterlist, BL / AWB, Surveyor, Insurance, dll) ..memang ada opsi untuk backdate tapi kalau persyaratannya belum terpenuhi maka hasilnya sama saja.

2.  PPh berlaku pada saat tanggal pembayaran berdasarkan TC di kontrak. Misal kesepakatan 2007 tapi pembayaran 2008 maka perhitungan PPh yang berlaku 2008.
Mengapa penerbitan LC dijadikan tolak ukur perhitungan PPh bukannya LC itu jaminan bagi B?

3. juklak juknis BUMN atau swasta saya kurang update xp

agan2 yg udah berpengalaman tolong bantu dong, ane lg nyari data2, jurnall nd tulisan2 ttg Circullar Resolution atau RUPS Sirkuler, ada yang tau gak bisa dapet dimana???

^atas: onecle udah?

nanya tentang kepailitan dong..kalo Bank kan dapet izin dari Bank Indonesia, sehingga bisa dipailitkan oleh Bank Indonesia...nah, kalo perusahaan pengiriman uang (misal: W*stern Un*on) yg dapat izin jg dari Bank Indonesia, apa bisa dipailitkan juga oleh Bank Indonesia? mengingat di UU Kepailitan hanya menyebutkan bahwa Bank Indonesia bisa mempailitkan bank saja (tidak termasuk perusahaan pengiriman uang).

need your advise, please. Thank you.

G bisa bro, karena berdasarkan pasal 2 angka (3) UU no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dinyatakan bahwa "dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia" sehingga kalau debitor nya merupakan perusahaan pengiriman uang Bank Indonesia tidak dapat mengajukan permohona ke pailitan, dan seperti hal nya Badan Pengawas Pasar modal, serta mentri keuangan juga tidak berkompeten mengajukan permohona kepailitan terhadap perusahaan pengirimian uang tadi, dan kalau pun ini perusahaan sudah memilik minimal 2 kreditor jatuh tempo, maka kreditur tersebut dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan pengiriman uang tadi ke pengadilan niaga.

dear all, boleh gak sih dalam rapat Dewan Direksi, dewan komisaris juga hadir untuk ikutan rapat tsb?
lagi cari aturan tentang BOD meeting tapi gak ketemu batasan-batasannya

Mnrt gw boleh saja selama dewan komisarisnya mingkem dan enggak mengeluarkan pendapat dan tetap memposisikan diri sebagai pengawas.

nyimak dulu bro

Xenogene wrote:

dear all, boleh gak sih dalam rapat Dewan Direksi, dewan komisaris juga hadir untuk ikutan rapat tsb?
lagi cari aturan tentang BOD meeting tapi gak ketemu batasan-batasannya

ga ada larangan bro.. boleh2 saja..

perimisi mau bertanya sedikit tentang saham kepemilikan saham Seri A Dwi Warna yang khusus dimiliki oleh pemerintah, contohnya seperti PT Indosat Tbk, lalu keuntungan bagi PT apa jika PT tersebut menerbitkan saham seri A Dwi Warna ?

Salam kenal Om Mod dan Warga Warkum.

Newbie coba jawab:

Saham dwi warna/seri A istilahnya di Indosat, walopun cuma 1  memberikan hak Pemerintah utk veto hasil keputusan RUPS, atau keputusan strategis lainnya.

Harusnya perusahaan Tbk itu lebih fair ya dlm men-treat Shareholdersnya. Kalo ada veto jd ada diskriminasi dan uncertainty dlm course of businessnya. Cthnya: klo controlling shareholder mau angkat BoD yg mantan Intel dr Israel atau Korut, negara bisa tuh nolak pengangkatan BOD itu krna alesan politik/security lah. Walopun pengangkatan BOD Israel itu didukung mayoritas Shareholder lain.

Mngkin klo ada untungnya paling cuma lebih Aman aja klo minta pinjaman ke Bank BUMN, krna ada kesan bhwa bisnisnya akan dijamin GoRI.

indosat tuh negara minority lo.... yakin bisa veto?

Kalo Anggaran Dasarnya menetapkan hak veto bagi negara, bisa aja sih Bang. Belom liat anggaran dasarnya nih jd gak tau. Apalagi skrg udh rebranding jd indosat oredoo kynya there must have been major changes. Dan klo suatu company tbk ngadain tuh veto, saya yakin investor mikir 2 kali buat nanam saham ke sana.

yagustin idrus wrote:

perimisi mau bertanya sedikit tentang saham kepemilikan saham Seri A Dwi Warna yang khusus dimiliki oleh pemerintah, contohnya seperti PT Indosat Tbk, lalu keuntungan bagi PT apa jika PT tersebut menerbitkan saham seri A Dwi Warna ?

Saham dwi warna yg dimaksud disni seperti seri A dan seri B ya? Sebenarnya ini hanya pembagian saja yg mana mungkin Seri B memberikan nilai ekonomi dan Seri A memberikan nilai strategik bagi pemiliknya. Keuntungan lebih kepada holder-nya, sehingga let say nilai ekonomi sahamnya kecil tapi andil dalam pengambilan keputusannya besar.

Sore gan,

siang tdi meeting ama klien bollywod, doi adalah salah satu direkri PT A yang diberhentikan sepihak melalui cirlcular resolution diluar RUPS..

then, ane mau nanya ke suhu2 semua, tentang apakah ada kekuatan mengikat terhadap pemberhentian direksi suatu PT melalui CR duluar RUPS dan pada pengambilan keputusan tersebut tidak secara bulat, at least only 64% agree..

dan dugaan sementara ane menemukan adanya kecurangan, baik PMH maupun bahkan unsur pidana...

FYI: the company 100% foreign ownership...

Thank you

fiatjustice wrote:

Sore gan,

siang tdi meeting ama klien bollywod, doi adalah salah satu direkri PT A yang diberhentikan sepihak melalui cirlcular resolution diluar RUPS..

then, ane mau nanya ke suhu2 semua, tentang apakah ada kekuatan mengikat terhadap pemberhentian direksi suatu PT melalui CR duluar RUPS dan pada pengambilan keputusan tersebut tidak secara bulat, at least only 64% agree..

dan dugaan sementara ane menemukan adanya kecurangan, baik PMH maupun bahkan unsur pidana...

FYI: the company 100% foreign ownership...

Thank you

circular resolution harus disetujui semua pemegang saham secara bulat. kalo gak 100% berarti enggak sah.

circular resolution tuh "keputusan" pengganti "hasil rups". kalo ga 100% ga punya kekuatan mengganti "hasil rups". harusnya sih ga bisa dinotariskan, kecuali si notaris nakal. ga dinotariskan berarti ga diumumkan di bn/tbn.

karena klien lu asing, coba kilik ada apa dibalik ditendangnya doi. apakah pecah kongsi, atau apa. jangan sampe ini hanya langkah awal, besoknya doi dikerjain ke plokis penggelapan aset perusahaan.

Its complicated Bang Bane,

pecah kongsi salah satu faktor..
dan faktor lain persaingan antara bollywod vs negeri matahari terbit... hehehehe

Partner-partner sekalian,
kalau ada soal : As a lawyer, tolong jelaskan prosedur pendirian PT/PT.PMA/PT.PMDN!
jawabnya sesuai dengan UU aja yang artinya, minimal 2 orang pendiri, akta notaris, disahkan menkumham, utk PT.PMA apply izin prinsip, lihat negative investment list dst.
Atau kita jelaskan prosedur dalam arti tahap pertama: pesan nama PT, ttd akta pendirian di notaris, tunggu pengesahan menkumham?
sebagai referensi, ini soal yang biasa keluar untuk test law firm. Nubi bingung mau jawab gimana since kalo jawab prosedural sangat memakan waktu, tapi kalau menjawab sesuai UU mungkin recruitment partner ga puas.